PP TUNAS Perkuat Kesehatan Anak, Batasi Risiko Paparan Digital

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan dan peningkatan kualitas kesehatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam merespons pesatnya perkembangan teknologi sekaligus meminimalkan dampak negatif paparan digital terhadap tumbuh kembang anak.

Peningkatan penggunaan perangkat digital pada usia dini membawa berbagai risiko, mulai dari gangguan kesehatan fisik hingga mental. Paparan layar berlebih berpotensi memengaruhi kualitas tidur, menurunkan aktivitas fisik, serta meningkatkan risiko gangguan penglihatan.

Melalui PP TUNAS, negara memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang aman dan ramah anak melalui pengendalian akses, pengawasan konten, serta penguatan tanggung jawab berbagai pihak. Selain menyasar penyedia platform, kebijakan ini juga mendorong peran aktif orang tua, pendidik, dan masyarakat.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengemukakan tenaga kesehatan turut mendukung implementasi PP TUNAS untuk kesehatan anak melalui edukasi kepada orang tua terkait pembatasan paparan layar digital yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

“Melakukan advokasi ke orang tua pentingnya pembatasan media sosial, pembatasan terhadap aktivitas-aktivitas yang belum saatnya ditonton anak, misalnya pornografi dan sebagainya. Ini petugas kesehatan juga berperan di situ,” kata dokter Piprim.

Pendekatan PP TUNAS mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, termasuk mendorong pembatasan durasi penggunaan perangkat digital agar anak tetap aktif dan berkembang optimal.

Dukungan platform global turut memperkuat implementasi kebijakan ini. Vice President Global Public Policy Roblox, Nicky Jackson Colaco menyatakan PP TUNAS menjadi legislasi penting dalam perlindungan anak di ruang digital.

“Fitur-fitur yang kami hadirkan di Indonesia merupakan salah satu yang paling ketat secara global dan disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan regulasi di Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, pengguna yang belum melakukan verifikasi usia akan otomatis masuk akun anak tanpa akses komunikasi, sementara orang tua memperoleh kontrol penuh.

“Kami berterima kasih atas kepemimpinan Menkomdigi dan dedikasi tim Komdigi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memimpin dalam keselamatan anak di ruang digital, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya ini,” tutup Nicky.

Penerapan PP TUNAS diharapkan memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, sekaligus membangun generasi yang sehat dan berdaya saing di era digital.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas