Jakarta – Penunjukan Muhamad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepemimpinan yang berakar pada pengalaman lapangan dan nilai-nilai aktivisme. Langkah ini dinilai memperkuat pendekatan kebijakan lingkungan yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga responsif terhadap persoalan sosial yang kompleks.

Keputusan Presiden Prabowo tersebut mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum DPP KNPI yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham. Ia menilai bahwa latar belakang aktivisme menjadi faktor penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang matang.

“Yang paling pokok itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi bagaimana seseorang lahir dari proses perjuangan panjang sebagai aktivis,” ujar Idrus.

Menurutnya, pengalaman panjang dalam dunia pergerakan membentuk pemimpin yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ciri karakter itu lebih sensitif, lebih responsif, lebih peka, dan lebih mobile, bahkan dalam sikap kepemimpinannya akan diinspirasi oleh nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang kuat. Ini yang dibutuhkan dalam menangani persoalan lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Ia turut mengajak publik untuk melihat secara objektif dan tidak terjebak pada narasi yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, keterlibatan figur aktivis dalam pemerintahan menunjukkan bahwa ruang partisipasi tetap terbuka, termasuk bagi mereka yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

“Kita harus dukung. Justru dengan pengalaman panjang itu, dia punya bekal untuk menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Pegiat Sosial Politik dan Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Guntur Siregar. Ia menilai masuknya aktivis ke dalam kabinet sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan.

“Saya mendukung banyaknya aktivis yang biasanya beroposisi masuk ke dalam pemeritantahan. Apalagi sosok Jumhur Hidayat yang sudah kenyang makan asam garam dunia pergerakan, pasti cepat beradaptasi di lingkungan jabatan barunya,” ujarnya.

Di tengah munculnya kritik dari sejumlah pihak, termasuk yang disuarakan kelompok Barisan Oposisi Indonesia (BOI) terkait isu kriminalisasi aktivis, keterlibatan tokoh dengan latar belakang gerakan sosial dalam kabinet dinilai menunjukkan bahwa ruang partisipasi dalam sistem demokrasi tetap terbuka.

Penunjukan Jumhur Hidayat menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi figur yang memiliki rekam jejak kritis untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan.