Hadapi Krisis Global, Pemerintah Terapkan WFH dan Efisiensi Energi

Pemerintah pusat mengambil langkah strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah dampak krisis global akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan mulai berlaku April 2026.

Airlangga menyebut pemerintah menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan ini bertujuan mendorong layanan berbasis digital dan mengacu pada pengalaman pascapandemi. Selain ASN, skema serupa juga akan diterapkan di sektor swasta sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

“Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk menekan konsumsi energi, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik.

“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik,” ujar Airlangga.

Pembatasan juga berlaku untuk perjalanan dinas, dengan pengurangan hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

“Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%,” tuturnya.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dioptimalkan menjadi lima hari dalam sepekan dengan tetap memperhatikan daerah tertentu.

“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu,” kata Airlangga.

Ia menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihaknya turut menerapkan kebijakan WFH dan WFA mulai 1 April 2026.

“Dengan adanya imbauan penghematan ini, kita dari MPR melaksanakan WFH dan WFA,” ujar Siti.

Ia menjelaskan pengaturan kerja dilakukan empat hari dalam sepekan dengan sistem piket pada hari Jumat.

Siti menambahkan pembatasan juga dilakukan pada penggunaan listrik di lingkungan kantor, dengan pemadaman dimulai pukul 18.00.

“Mulai dari situ, pukul 18.00 kita sudah mulai pemadaman listrik,” katanya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan cadangan energi nasional tetap aman.

“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional,” kata Bahlil.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas