PP Tunas Perkuat Pengawasan Platform Digital di Indonesia

Jakarta – Pemerintah resmi menggeber penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) sebagai langkah tegas melindungi anak di ruang digital.

Melalui aturan ini, seluruh platform digital diwajibkan membatasi akses anak sesuai usia atau menghadapi sanksi tegas dari negara.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah kompleksitas risiko digital.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” ujar Meutya.

Pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial, menerapkan pembatasan akses berbasis usia serta memperkuat perlindungan data pribadi anak.

Sebagai tahap awal, pemerintah telah mengirimkan instruksi kepada sejumlah platform global seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox untuk menunjukkan komitmen kepatuhan. Meutya menyebut sebagian platform mulai menunjukkan respons kooperatif.

Dukungan terhadap implementasi PP Tunas juga datang dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menilai tingginya intensitas penggunaan internet anak harus diimbangi dengan ekosistem digital yang aman dan inklusif.

“Anak-anak sangat rentan menjadi korban kejahatan di ruang digital, mulai dari perundungan siber, kecanduan digital tanpa literasi yang memadai, penipuan, eksploitasi seksual, kekerasan berbasis gender online, hingga paparan pornografi dan judi online,” ujar Salmah.

Data menunjukkan pengguna internet di bawah 18 tahun mencapai 48 persen, dengan sekitar 80 persen mengakses hingga tujuh jam per hari. Temuan ini diperkuat oleh catatan kasus eksploitasi dan konten berbahaya yang menempatkan anak sebagai kelompok rentan di ruang digital.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut memperkuat implementasi PP Tunas dengan meluncurkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) serta protokol 3S _(Screen Time, Screen Zone, Screen Break)._

Menteri Abdul Mu’ti menegaskan kebijakan ini bukan sekadar pembatasan, melainkan upaya membangun ekosistem pendidikan yang sehat.

“Teknologi adalah alat, tetapi karakter adalah kemudi. Tugas kita bersama adalah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara digital dan kuat secara karakter,” ujarnya.

Menanggapi kekhawatiran pembatasan akses digital terhadap proses belajar, Abdul Mu’ti memastikan pembelajaran berbasis teknologi tetap berjalan dengan pendampingan.

“Proses edukasi berbasis digital di sekolah tetap dilaksanakan dengan pendampingan guru. Jadi, pembatasan ini bukan berarti anti-teknologi, melainkan memastikan teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab,” katanya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas