Terobosan Baru! Kebijakan Rusun Subsidi 2026 Buka Jalan Hunian Layak bagi Masyarakat

Jakarta – Pemerintah tengah mematangkan regulasi baru terkait rumah susun (rusun) subsidi guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini dirancang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari perbankan, pengembang, hingga lembaga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Keputusan Menteri (Kepmen) PKP tentang Rusun Subsidi tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah aktif menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara dan Kantor Staf Presiden (KSP), guna memastikan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan.

“Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” ujarnya.

Dalam draf kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah terobosan untuk meningkatkan akses hunian vertikal, termasuk skema tenor pembiayaan hingga 30 tahun dengan target suku bunga sebesar 6 persen.

Perubahan signifikan juga dilakukan pada aspek fisik bangunan. Luas unit rusun subsidi yang sebelumnya berkisar 21–36 meter persegi akan diperluas hingga maksimal 45 meter persegi. Dengan ukuran tersebut, unit hunian dimungkinkan memiliki dua hingga tiga kamar tidur sehingga lebih layak dihuni oleh keluarga.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menilai kebijakan ini akan meningkatkan kualitas hunian sekaligus menjawab tantangan backlog perumahan yang masih tinggi, khususnya di wilayah perkotaan yang tercatat tiga kali lebih besar dibandingkan di pedesaan.

“Perluasan luas rusun subsidi hingga 45 meter persegi akan meningkatkan kelayakan hunian,” jelas Amalia.

Selain pembangunan fisik dan skema pembiayaan, pemerintah juga memberi perhatian pada biaya hidup pascahuni. Evaluasi terhadap Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), tarif listrik, dan air menjadi bagian penting agar tidak memberatkan penghuni.

“Kita tidak boleh hanya bicara dari atas. Kita harus turun, mendengar langsung kebutuhan warga agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” terangnya.

Sebagai langkah awal implementasi, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan realisasi akad sekitar 10.000 unit rusun subsidi pada 2026 dengan fokus pembangunan di kawasan perkotaan berpenduduk padat.

Kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat. Perwakilan Persatuan Penghuni Rumah Susun, Erlan Kalo, menyatakan bahwa pendekatan pemerintah dinilai lebih humanis dan berpihak pada warga.

“Kami merasa dimanusiakan. Dari sisi harga dan kebijakan, warga sangat senang dengan arah kebijakan ini,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas