Pemerintah Percepat Swasembada Energi Indonesia, 100 GW Surya Disiapkan

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan swasembada energi nasional melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Salah satu langkah strategis yang kini diprioritaskan adalah penyiapan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW) rampung dalam waktu 2 tahun atau pada 2028.

“Kita akan melaksanakan pembangunan yang sangat cepat terhadap tenaga surya yang kita rencananya kita akan melakukan 100 Gigawatt yang kita targetkan harus selesai dalam 2 tahun yang akan datang ini. 100 Gigawatt itu adalah 100.000 Megawatt,” kata Prabowo.

Presiden menyatakan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW tersebut membutuhkan lahan hingga 100.000 hektar, dan dirinya telah mendapatkan laporan dari Menteri ATR/BPN bahwa terdapat lahan seluas 67.000 hektar di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan.

“Berarti kita butuh secara garis besar 100.000 hektar yang kita miliki. Saya dapat laporan dari ATR, Pak Nusron, di Jawa Barat saja kita punya 67.000 hektar lahan, tentunya kita harus lihat nanti kegunaannya. Di Jawa saja BUMN kita Perhutani punya 800.000 hektar yang bisa kita gunakan,” ujar Presiden.

Menurut Prabowo, saat ini sudah banyak kendaraan di sejumlah negara yang tak bergerak atau mengalami pembatasan gegara konflik di Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkap berencana merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025-2034, sebab pemerintah tengah mempercepat dedieselisasi hingga membangun PLTS.

Bahlil mengungkap keputusan tersebut diwacanakan usai Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) transisi energi. Satgas tersebut bakal mempercepat penggunaan energi alternatif, termasuk panas bumi.

“Mungkin pas hari raya ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah [mengganti pembangkit] diesel-diesel akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geotermal,” kata Bahlil.

“Dan saya juga akan berencana untuk mengubah RUPTL,” ungkap Bahlil.

Bahlil menyatakan lokasi PLTS tersebut bakal tersebar di berbagai wilayah, utamanya di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Menurut Bahlil, percepatan penggunaan energi bersih terbarukan (EBT) tersebut menjadi penting di tengah kondisi meroketnya harga minyak dunia dan potensi ketatnya pasokan migas dari pasar global.

“Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti ini,” tegasnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis target swasembada energi dapat tercapai sekaligus mendukung komitmen penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas