Indonesia Bergabung dalam Board of Peace untuk Perkuat Dukungan terhadap Palestina

Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah diplomasi internasional dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keikutsertaan ini dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi global Indonesia untuk memperluas dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan lebih efektif.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat menjangkau masyarakat Gaza tanpa banyak hambatan. “BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus cari pintu-pintu agar bantuan itu bisa tepat sasaran dan masuk,” ujar Muhaimin di Jakarta.

Menurutnya, berbagai upaya diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah selama ini juga diarahkan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lebih efektif. Muhaimin menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BoP akan membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan berbagai negara dalam membantu rakyat Palestina.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga aktif melakukan diplomasi melalui berbagai pertemuan bilateral maupun multilateral dengan para pemimpin dunia. Upaya tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Muhaimin juga mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Bahkan, ia menyebut tidak semua bantuan yang dikirim dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ada indikasi bantuan yang kita bawa itu tidak sampai 30 persen yang sampai, yang lain terhambat,” katanya.

Selain berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, langkah diplomasi tersebut juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

“Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan dan ekspor kita tetap terjaga,” ujar Muhaimin.

Sementara itu, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah Presiden melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam dalam membahas keanggotaan Indonesia di BoP merupakan pendekatan yang positif dalam proses demokrasi.

Ia menilai dukungan para tokoh masyarakat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran diplomasi di forum internasional tersebut. “Dukungan itu tentu menjadi modal penting bagi Presiden dalam keanggotaan BoP,” ujarnya.

Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat dan langkah diplomasi yang terus diperkuat, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam mendorong upaya perdamaian dunia sekaligus memperkuat dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas