Pembangunan Hunian Papua Perkuat Fondasi Kesejahteraan

PAPUA – Pemerintah mempercepat renovasi ribuan rumah tidak layak huni di Papua sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan dan komitmen menghadirkan kesejahteraan hingga wilayah timur Indonesia. Program ini menjadi bagian strategis dari agenda nasional sektor perumahan yang menempatkan hunian layak sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah diminta bergerak cepat dan responsif mendukung realisasi program tersebut.

“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun masa depan masyarakat. Hunian yang layak adalah hak dasar warga dan menjadi prioritas pemerintah,” ujar Tito Karnavian.

Pemerintah pusat juga memberikan dukungan regulatif yang konkret melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini ditetapkan melalui peraturan kepala daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik turut mempercepat proses perizinan sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan.

Di Papua, program ini dijalankan secara progresif. Pada 2026 direncanakan pembangunan sekitar 14 ribu unit rumah, termasuk 2.100 unit renovasi rumah pada tahap awal yang dimulai Maret. Selain itu, lima unit rumah susun dibangun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom sebagai solusi hunian modern dan terencana di kawasan perkotaan.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyatakan kesiapan penuh pemerintah provinsi dalam mendukung percepatan tersebut. “Kami berkomitmen memastikan bantuan renovasi dan pembangunan rumah berjalan tepat sasaran. Ini adalah momentum penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan hunian di Papua terus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, pendekatan yang ditempuh tidak hanya pembangunan baru, tetapi juga renovasi menyeluruh agar rumah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Program ini juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Kegiatan konstruksi menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan sektor usaha material bangunan. Dengan demikian, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas tempat tinggal maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

Percepatan renovasi rumah di Papua menegaskan bahwa transformasi pembangunan nasional berjalan inklusif dan berkeadilan. Dengan sinergi pusat dan daerah yang semakin solid, Papua bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera melalui fondasi dasar kehidupan: rumah yang layak, sehat, dan bermartabat.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas