Penulisan Ulang Sejarah Nasional Diluncurkan Bertepatan dengan Hari Sejarah

JAKARTA – Pemerintah memastikan hasil penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia akan resmi diluncurkan pada 14 Desember, bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional. Proyek besar yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan ini telah melalui proses panjang sejak mulai digarap oleh tim sejarawan lintas disiplin dan berbagai institusi.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyampaikan bahwa seluruh tahapan penyusunan kini memasuki tahap akhir. Ia menegaskan bahwa peluncuran hasil penulisan ulang sejarah tersebut dilakukan setelah melalui rangkaian penyuntingan berlapis yang melibatkan editor jilid, editor bahasa, serta sejarawan eksternal. Ditambahkannya bahwa dirinya belum menerima naskah final karena seluruh proses berada sepenuhnya dalam penanganan tim sejarawan.

“Iya, sedang finalisasi. Tapi saya belum melihat satu lembar pun, karena semua tim sejarawan yang kerjakan,” ujar Fadli saat dikonfirmasi terkait perkembangan proyek tersebut.

Proses penulisan ulang ini sebelumnya direncanakan meluncur pada 17 Agustus 2025. Namun, jadwal tersebut mengalami penundaan karena sejumlah penyempurnaan yang diperlukan.

“Sempat ada wacana peluncuran alternatif pada Oktober atau 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, sebelum akhirnya diputuskan untuk meresmikannya pada Hari Sejarah Nasional 14 Desember,” ungkapnya.

Penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk menyelaraskan pemahaman sejarah dengan temuan dan perspektif terbaru. Proyek ini juga menjadi ruang refleksi bagi publik, terlebih ketika berbagai isu sejarah kembali menjadi perhatian luas di masyarakat, termasuk perdebatan mengenai teori asal-usul peradaban di Nusantara.

Fadli menjelaskan bahwa proyek ini mencakup 10 tema besar yang disusun dalam bentuk jilid. Penulisan dimulai dari Sejarah Awal Nusantara, berlangsung hingga menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan era Reformasi.

“Sepuluh jilid tema tersebut meliputi Sejarah Awal Nusantara, mulai periode Orde Baru, serta era Reformasi dari 1999 hingga 2024,” ungkapnya.

Fadli menilai bahwa pembaruan penulisan sejarah ini penting agar generasi mendatang memiliki rujukan komprehensif dan akurat mengenai perjalanan bangsa. Melalui proses kurasi ilmiah yang ketat, pemerintah berharap karya ini tidak hanya menjadi dokumen sejarah, tetapi juga fondasi intelektual bagi pengembangan kajian kebangsaan di masa depan.

“Peluncuran hasil penulisan ulang sejarah nasional ini diharapkan memberikan perspektif baru, serta memperkuat pemahaman publik mengenai dinamika perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang terus berkembang,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas