Jaga Persatuan, Publik Diminta Tak Terprovokasi Narasi “Reset Indonesia”

JAKARTA — Gerakan simbolik bertajuk “Indonesia Reset” kian marak disuarakan melalui media sosial dan ruang-ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran sejumlah tokoh nasional terkait potensi pengaburan kepentingan nasional.

Narasi tersebut dinilai tidak sekadar menjadi ekspresi kritik semata, tetapi di balik hal itu sangat berisiko untuk dimanfaatkan sebagai alat provokasi yang jelas mengancam persatuan dan stabilitas bangsa.

Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menilai gagasan “Reset Indonesia” memiliki muatan risiko serius terhadap fondasi kebangsaan. Istilah ini sarat kepentingan asing dan kerap digunakan sebagai slogan dalam aksi protes tanpa kerangka konsep yang jelas.

“Reset” sering ditafsirkan sebagai dorongan perubahan radikal terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial, tanpa mempertimbangkan dampak instabilitas dan potensi disintegrasi,” jelas Gus Wal.

Gus Wal menegaskan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan perubahan ekstrem tanpa pijakan nilai dan konsensus nasional justru membuka ruang konflik horizontal.

“Indonesia bukan sekadar negara administratif, melainkan rumah bersama yang dibangun di atas Pondasi Pancasila, UUD 1945, nilai nilai agama yang ada Indonesia dan semangat kebangsaan Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Ia juga menekankan prinsip Hubbul Wathon Minal Iman sebagai benteng moral bangsa.

“Hubbul Wathon Minal Iman bukan sekadar jargon, melainkan landasan teologis dan historis yang telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya,” jelasnya.

Peringatan serupa juga disampaikan Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU, Arya Eka Bimantara yang menilai bahwa slogan “Reset Indonesia” berpotensi disalahgunakan oleh kelompok ekstrem atau separatis untuk menggerus fondasi negara.

“Indonesia bukan sekadar negara administratif, melainkan rumah bersama yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai agama, Pancasila, dan semangat kebangsaan,” ujar Arya.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, mengingatkan adanya perubahan pola intervensi asing dalam menghadapi kebangkitan Indonesia. Rekayasa opini dan manipulasi persepsi dinilai menjadi instrumen utama untuk menciptakan jarak antara masyarakat dan pemerintah.

”Jika ini dibiarkan, akan mengganggu kemajuan dan kemakmuran Indonesia,” ungkap Addin.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas