Hilirisasi Kelapa Rampung 2025, Investasi Rp1,6 Triliun Dinilai Bisa Dongkrak Pertumbuhan Nasional

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa program hilirisasi kelapa ditargetkan rampung pada 2025 dan siap menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Hilirisasi ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja berskala besar. Pemerintah memperkirakan investasi yang mengalir ke industri pengolahan kelapa mencapai Rp1,65 triliun dan mampu menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja di berbagai daerah penghasil.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan industrialisasi kelapa dirancang untuk memberikan manfaat menyeluruh, baik bagi sektor industri maupun bagi petani. Menurutnya, fokus hilirisasi tidak hanya pada peningkatan produk turunan bernilai tinggi, tetapi juga pada perbaikan kesejahteraan petani.

“Hilirisasi kelapa diproyeksikan meningkatkan pendapatan petani. Alur logistik yang selama ini menyebabkan harga jual rendah dapat dipangkas,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa keputusan investor menanamkan modal langsung di Indonesia terbukti memperkuat struktur industri dalam negeri sekaligus mendongkrak harga kelapa di tingkat petani karena biaya logistik ekspor bahan mentah tidak lagi membebani harga jual.

“Produsen kelapa dan produk turunannya terbesar di China, Zhejiang FreeNow Food, tercatat sebagai salah satu investor utama dengan nilai investasi sebesar 100 juta dollar AS,” tambahnya.

Ia menilai, meskipun nominalnya lebih kecil dibanding hilirisasi mineral yang dapat mencapai 1 hingga 3 miliar dollar AS, dampak hilirisasi non-mineral justru signifikan pada penyerapan tenaga kerja.

“Memang kalau dilihat angkanya mineral masih banyak. Tapi penyerapan kerjanya ini peningkatannya dari yang non-mineral, dari perkebunan, pertanian, dan kelautan itu yang lebih besar,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa harga kelapa bulat di sejumlah sentra telah meningkat drastis sejak program hilirisasi berjalan, dari sekitar Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

“Pemerintah menargetkan harga dapat mencapai minimal Rp6.000 per butir guna memberikan insentif optimal bagi petani,” kata Amran.

Dijelaskannya, hilirisasi kelapa akan memperluas nilai ekonomi komoditas yang sebelumnya hanya sekitar Rp24 triliun. Dengan industrialisasi menyeluruh, nilai tambah komoditas tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga puluhan kali lipat dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

“Ke depan, pemerintah menargetkan hilirisasi komoditas strategis seperti kelapa dan gula menjadi motor transformasi sektor pertanian sekaligus pendorong pemerataan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya investasi dan penyerapan produksi lokal, ia meyakini hilirisasi kelapa akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas