FP3D Sulawesi Tenggara Siap Gelar Aksi Tandingan di Depan KPK dan Mabes Polri Tegaskan Penolakan terhadap Gerakan Pemuda yang Diduga “Mencari Cuan”

JAKARTA — Forum Pemuda Penerhati Pembangunan Daerah (FP3D) Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar aksi tandingan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Mabes Polri. Aksi ini merupakan respons atas kemunculan sekelompok oknum pemuda yang dituding melakukan tekanan terhadap pejabat negara dengan menggunakan tuduhan sepihak demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Ketua FP3D Sultra, Dimas Syaputra, menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah bagian dari perjuangan moral kaum muda, tetapi bentuk pemerasan yang merusak integritas gerakan pemuda di Sulawesi Tenggara.

“Ini pemeras, bukan aktivis. Gerakan seperti ini menciderai moral perjuangan pemuda. Kami bukan sedang membela RB (Anggota DPR RI) atau BWS Sultra, tetapi tindakan meminta uang atas dasar tuduhan sepihak tidak boleh dibiarkan,” tegas Dimas, Sabtu (22/11).

FP3D memandang bahwa tudingan yang diarahkan kepada RB dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara tidak memiliki dasar hukum maupun argumentasi faktual yang memadai. Gerakan yang dilakukan oknum tersebut dinilai tidak didukung kajian, data, dan pemahaman teknis, sehingga berpotensi menyesatkan opini publik.

“Gerakan yang dilakukan tanpa kajian hanya menyesatkan opini publik dan menggerus nilai-nilai intelektual gerakan pemuda,” tambahnya.

FP3D turut memberikan penjelasan terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), yang belakangan ikut diseret dalam tuduhan. Menurut FP3D, program ini sepenuhnya bersifat swakelola oleh kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), yang juga menjadi penerima langsung dana program melalui rekening resmi kelompok.

“Tidak ada pihak ketiga yang mengelola anggaran itu. Kelompok P3A bertanggung jawab langsung menjalankan pekerjaan sesuai juknis Kementerian PUPR,” jelas Raden Salianto, perwakilan FP3D.

FP3D menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus dilaporkan melalui jalur hukum yang resmi, bukan melalui aksi provokatif yang bermuatan tekanan kepentingan.

“Publik butuh informasi yang jernih, bukan spekulasi yang menyesatkan,” ujar Dimas.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, FP3D Sultra dalam waktu dekat akan menggelar aksi damai di Jakarta. Aksi ini bertujuan memberikan klarifikasi publik, menyajikan edukasi berbasis data, serta meluruskan informasi terkait pelaksanaan P3TGAI di Sulawesi Tenggara.

“Aksi kami edukatif, bukan provokatif. Kami ingin mengembalikan gerakan pemuda pada nilai rasional, beretika, dan konstruktif,” tutup Ketua FP3D.

Aksi tandingan tersebut diharapkan dapat menjadi penegasan bahwa gerakan pemuda harus menjunjung integritas, bukan menjadi alat tekanan demi keuntungan kelompok tertentu.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas