Di Momen Sumpah Pemuda, Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS bagi Warga Tidak Mampu

Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dengan kriteria tertentu sebagai bentuk komitmen negara menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Peserta BPJS Kesehatan yang telah berpindah status dari peserta mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau peserta yang kini dibiayai oleh pemerintah daerah, tidak lagi dibebani oleh tunggakan lama,” katanya.

Menurut Ghufron, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terhambat persoalan administratif masa lalu. Pemutihan tidak berlaku secara menyeluruh bagi semua peserta, melainkan hanya bagi kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria ketidakmampuan.

“Pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan tetap membatasi jumlah tunggakan yang dihapus, maksimal 24 bulan. Misalnya, jika seorang peserta memiliki tunggakan sejak 2014, maka hanya dua tahun tunggakan terakhir yang akan dihitung dan dihapuskan.

“Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap dua tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan dua tahun itu,” jelas Ghufron.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan tidak bisa menghapus keseluruhan tunggakan karena akan membebani administrasi lembaga.

“Nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ghufron menegaskan bahwa pemutihan ini tidak akan mengganggu keuangan BPJS Kesehatan selama dilakukan secara tepat sasaran. Ia menyebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam memastikan ketepatan penerima manfaat.

“Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung kebijakan pemutihan tersebut. langkah ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah tunggakan, tetapi juga sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola sistem jaminan kesehatan nasional agar lebih efisien dan tepat guna

“Tadi minta dianggarkan Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan. Kami berharap ada perbaikan tata kelola oleh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah,” ungkap Purbaya.

Momentum kebijakan ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang menegaskan wujud nyata komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melindungi kelompok rentan dan memperkokoh fondasi kesejahteraan nasional.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas