Rencana Penempatan Dana Pemerintah di Bank Daerah Tingkatkan Efektivitas Distribusi APBN

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan langkah strategis dengan menggeser penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran dana pembangunan secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Saya coba dulu dua bank itu, Bank Jakarta dan Bank Jatim. Saya lihat karena backing-nya kuat, dua-duanya besar, jadi saya merasa lebih aman. Kalau uangnya misalnya hilang, saya potong saja DAU dan DAK,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, penempatan dana pemerintah di bank daerah bukan semata untuk menambah likuiditas, tetapi juga diarahkan untuk mendukung program pembangunan dengan tujuan tertentu.

“Penempatan dana di BPD akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah guna mempercepat pembiayaan proyek strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan infrastruktur,” ungkapnya.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menyambut baik langkah Kementerian Keuangan tersebut. Ia menilai, rencana ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan dan kredibilitas bank daerah dalam mengelola dana publik secara profesional dan transparan.

“Bank Jakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana penempatan dana pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan,” ujar Agus.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Bank Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI, siap mendukung upaya pemerintah memperkuat stabilitas sistem keuangan daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

“Saat ini, posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang terjaga,” jelasnya.

Sementara itu, Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menjelaskan bahwa selama ini banyak dana pemerintah daerah mengendap di BPD karena program pembangunan belum berjalan optimal, sementara Pemda cenderung menunggu imbal hasil dari dana yang disimpan.

“Kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan inovatif dalam mendongkrak aktivitas ekonomi di daerah,” tuturnya.

Lebih jauh, Myrdal menilai bahwa dengan perputaran dana yang lebih cepat di daerah, aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat akan meningkat, sehingga menciptakan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi harapannya sih bisa mendongkrak sektor riil terutama dengan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pembangunan pemerintah,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas