Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan listrik murah dan membuka lapangan pekerjaan luas melalui program swasembada energi nasional. Pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi menjadi langkah strategis untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus mendukung terciptanya industri hijau.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

“Tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Tapi para pakar melaporkan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 GW. Itu artinya proyek ini harus dilipatgandakan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurutnya pembangunan industri baterai terintegrasi ini bukan hanya soal ketahanan energi, tetapi juga berkaitan dengan akses listrik murah bagi masyarakat.

“Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi. Salah satu jalannya adalah listrik dari tenaga surya, dan kuncinya adalah baterai,” tegas Presiden Prabowo.

Langkah ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja luas, mulai dari sektor produksi hingga distribusi energi. Proyek energi berbasis terbarukan juga membuka ruang bagi pengembangan inovasi teknologi yang ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Keseriusan pemerintah mempercepat swasembada energi juga ditopang langkah konkret di tingkat regulasi. Komisi XII DPR RI tengah mempercepat revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan. Revisi ini diarahkan untuk memperkuat regulasi, memperluas investasi, dan mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan. Payung hukum yang lebih adaptif diharapkan menjadi dasar pemerataan akses listrik dengan harga terjangkau.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mengatakan bahwa revisi undang-undang tidak hanya terkait pasokan, tetapi juga distribusi dan efisiensi energi.

“Sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo, swasembada energi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Sumber daya dalam negeri yang melimpah harus dikelola dengan tata kelola yang tepat agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Distribusi yang merata, dari Sabang hingga Merauke, menjadi syarat mutlak untuk memastikan listrik hadir sebagai hak dasar yang meningkatkan kualitas hidup rakyat,” kata Rokhmat.

Ia menambahkan bahwa regulasi yang kuat akan memastikan listrik tersedia dengan harga murah, andal, dan merata. Dengan fondasi ini, pertumbuhan ekonomi inklusif dapat terwujud, kesempatan kerja terus terbuka, dan kesejahteraan rakyat meningkat.

“Kemandirian energi bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan jalan menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,” tegas Rokhmat.

Program swasembada energi dengan demikian hadir bukan hanya sebagai upaya teknis, melainkan sebagai solusi nyata bagi rakyat listrik murah untuk semua dan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas demi Indonesia yang lebih mandiri.