Pemerintah Jawab Aspirasi 17+8 dengan Jaring Pengaman Sosial untuk Buruh dan Cegah PHK

Jakarta – Pemerintah memberikan respons cepat terhadap tuntutan 17+8 yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, khususnya terkait isu ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk fokus mengatasi kesulitan lapangan kerja yang dihadapi masyarakat.

Poin yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan terdapat pada poin 16 dan 17, antara lain masyarakat meminta agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperluas potensi penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Bahkan ia yakin potensi pembukaan lapangan kerja ke depan akan sangat besar.

“Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar,” jelas Presiden Prabowo.

Prabowo juga mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan perlindungan sosial untuk rakyat yang paling miskin.

“Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar,” pungkasnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan, bahwa tuntutan tersebut sudah menjadi tugas dari pemerintah.

“Ada mencegah PHK massal itu sudah bagian daripada tugas pemerintah,” tegas Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, akan terus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan juga berpihak pada kelompok buruh. Salah satu kebijakan yang didorong pemerintah ialah penerapan deregulasi kebijakan di tingkat industri.

“Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja, ini sedang kita siapkan,” klaim Airlangga.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas