Papua – Kejadian aksi anarkis di sejumlah daerah Indonesia pada 28 Agustus 2025 menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan. Dari tanah Papua, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat menegaskan sikap tegas menolak segala bentuk provokasi maupun tindak kekerasan. Mereka menyerukan agar Papua tetap damai, tidak terpengaruh oleh situasi negatif di daerah lain, serta menegaskan bahwa aspirasi hanya boleh disampaikan melalui cara yang bijak dan bermartabat.

Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yanuwo Yolmen, menekankan bahwa anarkisme tidak boleh mendapat tempat di Papua.

“Aksi anarkis yang terjadi di berbagai daerah pada 28 Agustus 2025 sangat disesalkan karena merugikan banyak pihak. Papua harus tetap damai, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan komunikasi, bukan dengan kekerasan. Aspirasi sebaiknya disampaikan sesuai aturan, sebab tindakan anarkis tidak bisa diterima di Papua,” tegas Yoseph Yanuwo Yolmen.

Menurutnya, tindakan merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban hanya akan memperburuk keadaan. Ia menekankan, Papua harus menjadi teladan dengan menjaga persatuan dan perdamaian demi masa depan yang lebih baik.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Barisan Merah Putih (BMP) RI sekaligus pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dari konsulat adat, Max Abner Ohee. Ia menegaskan bahwa Papua harus menolak setiap bentuk provokasi yang mengarah pada anarkisme.

“Saya mengimbau seluruh tokoh dan masyarakat Papua untuk tidak terpengaruh isu-isu di luar Papua. Papua adalah rumah bersama yang harus dijaga, aksi anarkis tidak boleh terjadi di sini. Keamanan Papua harus tetap terpelihara,” ujar Max Abner Ohee.

Ia menambahkan bahwa partisipasi semua pihak, mulai dari tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga tokoh agama, sangat dibutuhkan untuk memastikan Papua tetap aman.

Dukungan serupa datang dari Tokoh Pemuda Wilayah Kustra Kabupaten Mamberamo Raya, Jhon Rusera, yang menilai bahwa aksi anarkis bertentangan dengan nilai demokrasi.

“Merusak fasilitas umum dan menjarah bukanlah tindakan yang benar. Saya menolak keras aksi anarkis semacam itu dilakukan di Papua. Masyarakat harus lebih bijak agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan,” pungkas Jhon Rusera.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Kabupaten Nduga, Reyno Gwijangge, menyatakan bahwa pemuda Papua berdiri tegas menolak aksi anarkis di wilayahnya.

“Demo anarkis yang terjadi di berbagai daerah tidak boleh terjadi di Papua. Pemuda Papua menolak segala bentuk kerusuhan, sebab Papua harus dijaga agar damai, tenang, dan terbebas dari kekacauan,” tambah Reyno Gwijangge.

Pernyataan bersama dari para tokoh Papua ini menjadi bukti komitmen kolektif untuk menolak anarkisme dan menjaga perdamaian. Mereka menegaskan bahwa Papua harus tetap kondusif, tidak mudah terprovokasi, serta terus memperkuat persatuan bangsa di tengah dinamika nasional.