Pemberantasan Korupsi Jadi Agenda Utama Pemerintah Menjawab Aspirasi Masyarakat

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap praktik korupsi. “Kita sedang menghadapi realitas kebocoran besar atas kekayaan negara. Tidak ada pilihan lain selain bertindak tegas, meskipun langkah ini mungkin tidak populer bagi sebagian pihak,” ujarnya.

Presiden Prabowo kemudian menekankan bahwa kebocoran anggaran negara telah berhasil ditekan secara signifikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar Rp 300 triliun dari potensi kebocoran dan korupsi.

“Ini adalah bukti konkret bahwa langkah-langkah perbaikan tata kelola sudah berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa praktik korupsi terjadi tidak hanya di level atas, melainkan juga di bawah.

“Kita menemukan praktik korupsi tidak hanya di birokrasi pusat, tetapi juga di eselon bawah, BUMN, bahkan BUMD. Semua ini harus dibersihkan, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Novita Wijayanti menyebut arah kebijakan itu sebagai peta jalan memberantas korupsi. “Pidato Presiden bukan hanya laporan tahunan, tetapi pedoman strategis untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” ucapnya.

Novita juga menambahkan bahwa keberhasilan menyelamatkan ratusan triliun rupiah dari kebocoran anggaran merupakan langkah nyata yang patut diapresiasi.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintahan beliau bekerja untuk rakyat, dengan mengutamakan efisiensi dan integritas. Kami di parlemen siap mendukung penuh langkah-langkah ini agar cita-cita Indonesia bersih dari korupsi benar-benar terwujud,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dukungan politik, pengawasan publik, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penentu keberhasilan agenda besar tersebut.

“Semua elemen bangsa perlu bersatu memastikan korupsi tidak lagi menggerogoti masa depan generasi mendatang,” tutupnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas