Sekolah Rakyat Jadi Tonggak Baru Akses Pendidikan Berkualitas di Papua

Jayapura — Upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan berkualitas di Papua semakin nyata dengan dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menegaskan pentingnya ketersediaan lahan legal untuk menunjang kelancaran pembangunan.

Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI, Jhon Mampioper, menyampaikan bahwa baru tiga kabupaten di Papua yang memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi. “Seluruh Tanah Papua, baru tiga kabupaten yang memenuhi syarat. Tanah yang disiapkan harus clear and clean,” ujar Jhon Mampioper.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang dengan pola asrama (boarding school) dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Seluruh siswa akan mendapat pembinaan penuh di lingkungan yang aman dan kondusif sehingga menunjang hasil belajar yang lebih baik.

“Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan yang baik dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka punya hak yang sama,” tegas Jhon Mampioper.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang telah menyediakan lahan seluas 100 hektare di Kampung Tamoge, Distrik Nikiwar, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Jhon menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program pendidikan unggulan tersebut.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan, kebutuhan hidup, dan penggunaan fasilitas asrama bagi siswa. Tidak hanya itu, orang tua siswa juga akan menerima program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan keluarga semakin meningkat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat akan terus diperluas sesuai target Presiden.

“Alhamdulillah, yang 100 titik tuntas mulai rekrutmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 titik lagi di tahun ini,” kata Gus Ipul.

Dalam upaya memperkuat implementasi, Kemensos juga menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kami berkolaborasi dengan Kemenaker untuk memanfaatkan 41 BLK agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu,” tambah Gus Ipul.

Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua tidak hanya menciptakan ruang pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memberikan harapan baru bagi generasi muda. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen berbagai pemangku kepentingan, program ini diyakini mampu mengangkat kualitas sumber daya manusia di tanah Papua.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas