Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter di Perbatasan Terima Tunjangan Rp30 Juta

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Kebijakan ini menjadi langkah afirmatif pemerintah dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan, yang diberikan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku. Pada tahap awal, kebijakan ini akan menjangkau 1.100 dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah di wilayah DTPK.

“Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

Hasan menambahkan, penetapan wilayah penerima tunjangan didasarkan pada tiga kriteria utama, yakni keterbatasan akses layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, serta kebutuhan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan berjenjang dan pembinaan karier bagi para dokter yang bertugas di wilayah DTPK. Inisiatif ini bertujuan menjaga profesionalisme tenaga kesehatan sekaligus memastikan pengembangan kapasitas mereka secara menyeluruh.

“Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa tunjangan ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan pelayanan kesehatan di daerah terpencil.

“Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” lanjutnya.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, pemerintah pusat turut mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam aspek alokasi anggaran, penyediaan logistik dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, hingga jaminan keamanan bagi para tenaga medis yang bertugas di lapangan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas