Pemerintah Perkuat Pengawasan Distribusi untuk Cegah Beras Oplosan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi beras di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk mencegah peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta stakeholder terkait guna memastikan kualitas beras yang beredar di pasar tetap terjamin.

Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Rizky Puspitasari, menegaskan pengetatan distribusi dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi menyeluruh baik saat penyaluran maupun setelah distribusi selesai.

“Untuk pengawasan ada dinas sosial yang berkolaborasi dengan kami, yaitu TNI-Polri, terutama dari TNI ada Babinsa yang pada saat penyaluran stand by untuk memonitor kami menjalankan penyaluran,” ucap Rizky.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) yang telah mengerahkan tim khusus untuk mengawasi potensi beredarnya beras oplosan di pasar dan gudang distributor.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Babel, Tarmin AB, menjelaskan bahwa tim gabungan ini diturunkan untuk melakukan pemantauan aktif di pasar tradisional, modern, dan gudang penyimpanan.

“Apabila ditemukan beras oplosan ini, maka kami akan menindak tegas dengan menyerahkan temuan ini ke kepolisian, karena sudah merupakan tindakan pidana,” ujarnya.

Meski hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus beras oplosan di wilayah Babel, Pemprov tetap mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam membeli beras, khususnya terhadap perbedaan antara beras premium dan medium.

“Ini harus kita antisipasi, jangan sampai masyarakat dirugikan oleh ulah oknum-oknum pedagang mengoplos beras untuk mendapatkan keuntungan besar,” tambahnya.

Di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi juga menyatakan komitmen kuat dalam mengantisipasi peredaran beras oplosan. Menyusul temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Nasional terkait beras bermasalah di beberapa daerah, Plt Sekda Kalteng yang juga Kepala Bapperida, Leonard S. Ampung, mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi dan pengawasan lapangan.

“Kita akan investigasi dan juga akan melakukan tim-tim kita akan turun untuk melihat itu. Dengan stakeholder terkait tentunya,” kata Leonard.

Leonard juga menyampaikan bahwa meski belum ditemukan laporan resmi mengenai beras oplosan di wilayah Kalimantan Tengah, langkah antisipatif tetap dilakukan secara aktif.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Bulog, dan Satgas Pangan untuk memastikan distribusi pangan berjalan dengan lancar dan aman,” tegasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas