Pembahasan RKUHAP Libatkan Publik Luas, DPR dan Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Hukum

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi sebagai ruang dialog terbuka yang inklusif dan akuntabel.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara transparan dan dapat dipantau langsung oleh publik melalui kanal resmi milik DPR.

“Saya tegaskan, seluruh dokumen RKUHAP lengkap dan selalu diperbarui. Bahkan setelah setiap rapat, kami langsung mengunggah perkembangan terbaru di website DPR,” ujar Habiburokhman dalam rapat Tim Teknis RUU Hukum Acara Pidana di Gedung DPR RI.

Ia menambahkan, pembahasan pasal demi pasal dalam RKUHAP telah melalui proses panjang yang melibatkan serapan aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Seluruh rapat dan agenda pembahasan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat mengawasi langsung jalannya proses legislasi,” jelasnya.

Langkah konkret dalam membuka akses publik terhadap dokumen legislasi ini turut diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Ia memastikan masyarakat dapat mengakses seluruh draf RKUHAP secara digital melalui website resmi DPR RI. Meski sempat mengalami gangguan teknis, menurutnya hal tersebut segera ditangani dan tidak mengganggu transparansi data.

“Kami juga telah mengembangkan aplikasi Nusantara dan aplikasi Cakrawala sebagai sarana untuk memperluas akses publik terhadap aktivitas kedewanan. Ini bentuk komitmen kami dalam membangun parlemen modern yang terbuka dan bertanggung jawab,” kata Indra.

Namun, di tengah proses yang berjalan, sejumlah kalangan masyarakat sipil dan akademisi mengkritik kecepatan pembahasan 1.676 poin dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disebut selesai hanya dalam dua hari.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa proses sinkronisasi tidak mengubah substansi dan dilakukan sebagai bagian dari penataan teknis, bukan isi.

“Pembahasan ini sudah melibatkan lebih dari 70 forum masukan publik. Kami terbuka menerima saran, termasuk dari akademisi, pakar hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Jadi sangat keliru bila disebut minim partisipasi,” tegas Tandra.

Hal senada diungkapkan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia menekankan bahwa proses RKUHAP tidak dikebut dan terus membuka ruang dialog, salah satunya melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta berbagai forum konsultasi publik lainnya.

“Penyusunan RKUHAP ini tidak tiba-tiba. Sudah berlangsung berbulan-bulan dan melewati serangkaian masa persidangan. Kami terus undang semua elemen masyarakat agar proses ini benar-benar mencerminkan harapan publik,” ucap Puan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas