Sertipikat Tanah dari PTSL Beri Nilai Tambah Investasi

Jakarta – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Sejak awal 2025 hingga pertengahan Juli, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bahwa realisasi program ini telah mencapai 95,9 persen dari target nasional sebesar 5,1 juta bidang tanah.

Capaian ini menunjukkan percepatan legalisasi tanah yang konsisten di berbagai daerah. Salah satu daerah dengan progres paling mencolok adalah Sulawesi Tengah. Dari total target 5.494 bidang, sebanyak 4.797 bidang telah tersertifikasi melalui PTSL.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi keberhasilan tersebut sebagai wujud kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Sertipikat tanah itu bukan hanya bukti kepemilikan, tapi jaminan kepastian hukum yang bisa menggerakkan ekonomi lokal. Inilah fondasi dari pembangunan yang inklusif,” ujarnya.

Keberadaan sertipikat tanah yang sah juga memberikan dampak langsung terhadap pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Legalitas tanah memungkinkan pemiliknya menggunakan sertipikat sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Selain untuk akses pembiayaan, kepastian hukum atas tanah juga mengurangi potensi konflik agraria yang selama ini menjadi penghambat utama investasi. Pemerintah daerah kini dapat dengan mudah memetakan kawasan potensial dan mempromosikannya kepada investor dengan status lahan yang sudah jelas.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa meskipun target PTSL tahun ini diturunkan dari 3 juta menjadi 1,5 juta bidang, penyesuaian tersebut dilakukan demi efisiensi dan optimalisasi wilayah yang lebih kompleks.

“Kami tidak sekadar mengejar angka, tapi juga menjamin kualitas dan kepastian proses. Tahun ini kami targetkan 1,4 juta bidang selesai dengan prinsip akurat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Meski pencapaiannya tinggi, program PTSL tetap menghadapi tantangan, khususnya di wilayah dengan status tanah adat, bekas transmigrasi, serta daerah yang terkena dampak bencana. Proses legalisasi di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan sosial yang lebih hati-hati. Selain itu, biaya administratif seperti BPHTB, pemasangan patok, dan pengukuran batas tanah masih menjadi beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menanggapi hal ini, berbagai pemerintah daerah mulai menerapkan subsidi biaya atau pembebasan pajak untuk golongan tertentu.

Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia akan terdaftar dan bersertipikat paling lambat pada akhir 2026. PTSL tidak hanya menjadi program legalisasi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat dari bawah.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas