Penguatan Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Gerakan Bersih dari Korupsi

Jakarta – Gerakan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada kebijakan di pusat tanpa dibarengi sinergi konkret di daerah. Karena itu, berbagai kementerian dan lembaga kini menegaskan pentingnya kerja sama lintas level pemerintahan untuk menciptakan sistem yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi terletak pada kesadaran spiritual pemimpin dan pejabat publik.

“Kita akan connect dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, maka perbuatan melampaui batas, apalagi korupsi, Insya Allah akan bebas,” tegas Nasaruddin.

Ia menambahkan bahwa tanpa rasa ketuhanan dalam hati, manusia akan mudah tergelincir dalam penyimpangan kekuasaan.

“Tanpa kesadaran ini, mustahil perbuatan-perbuatan seperti dosa maksiat korupsi itu bisa terhilangkan,” tandasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menegaskan perlunya konsistensi antara pusat dan daerah dalam penegakan hukum, terutama di bidang tindak pidana korupsi.

“Tantangan ke depan semakin berat. Kinerja Kejaksaan harus makin efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Burhanuddin saat kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Ia secara khusus menekankan agar kejaksaan di daerah tidak tertinggal dalam semangat pemberantasan korupsi.

“Penanganan korupsi di daerah jangan sampai timpang dengan pusat. Tunjukkan semangat pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Buktikan bahwa semangat pemberantasan korupsi hadir hingga ke daerah,” sambungnya.

Sementara itu, dalam pengawasan keuangan daerah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Negara mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi titik rawan korupsi.

“Data sahabat kami di KPK menunjukkan bahwa 80 persen kasus yang ditangani adalah soal PBJ. Maka ini harus kita kawal dengan serius,” ujar Setya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dalam pengawasan atas proyek strategis nasional dan dana transfer ke daerah.

Sinergi vertikal antara kementerian, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah dinilai semakin mendesak untuk mempersempit ruang gerak korupsi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara.

Dengan memperkuat integritas pribadi, sistem pengawasan, dan efektivitas penindakan dari pusat hingga daerah, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tata kelola yang bersih dan berkeadilan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas