Sinergitas Antar Lembaga Kawal Program Strategis Pemerintah Bebas Korupsi

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan sinergi antarlembaga.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mengawal pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga juta rumah, agar berjalan secara akuntabel dan transparan.

Nota kesepahaman atau MoU ditandatangani langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan perwakilan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (18/6).

Dalam keterangannya, Maruarar menyampaikan bahwa kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pertukaran data dan informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan barang rampasan negara serta edukasi publik terkait antikorupsi.

“Kami juga memohon tambahan SDM dari KPK untuk membantu langsung di kementerian. Respons KPK sangat cepat dan terbuka,” ujar Maruarar.

Ia menekankan bahwa dukungan dari KPK menjadi krusial, terutama karena Kementerian PKP mengelola anggaran dan proyek besar berskala nasional.

“Kami wajib menyiapkan sistem dan SDM yang kuat untuk mengantisipasi proyek-proyek besar yang akan dijalankan,” jelasnya.

Maruarar juga menyampaikan bahwa kerja sama ini sudah mulai menunjukkan dampak positif, terutama dalam upaya pencegahan potensi penyimpangan di internal kementerian.

“Kolaborasi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di sektor perumahan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa menyampaikan bahwa lembaganya siap memberikan dukungan penuh kepada Kementerian PKP dalam memastikan program strategis nasional berjalan sesuai prinsip-prinsip antikorupsi.

“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa memastikan program Pak Presiden, seperti pembangunan 3 juta rumah, bisa diwujudkan dengan prinsip antikorupsi,” ujar Cahya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antarlembaga seperti ini merupakan langkah strategis dalam mendorong budaya birokrasi yang bersih dan melayani.

“Pengawasan ketat serta penguatan sistem yang terintegrasi, diharapkan program pembangunan tidak hanya berjalan tepat waktu, tetapi juga bebas dari praktik koruptif,” tutupnya.

Langkah yang diambil Kementerian PKP dan KPK ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program strategis pemerintah tidak hanya dilakukan pasif, tetapi dengan pendekatan proaktif yang melibatkan berbagai institusi.

Sinergitas yang terbangun menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berintegritas.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas