Apresiasi dan Pengawasan Ketat Pastikan Program Listrik Desa Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Salah satu program strategis yang menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah percepatan elektrifikasi desa.

Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029 ini tidak hanya menjadi simbol pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pemberdayaan masyarakat desa secara langsung. Program ini menargetkan elektrifikasi 10.068 desa dan dusun, mencakup 780.000 rumah tangga seluruh Indonesia dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW.

Keberhasilan Program Listrik Desa tidak lepas dari dorongan kuat Presiden Prabowo yang sejak awal masa kepemimpinannya telah menekankan pentingnya akses energi sebagai hak dasar warga negara. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia harus teraliri listrik, karena energi adalah kunci kemajuan dan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen kuat memberikan akses listrik bagi masyarakat dan desa yang belum berlistrik dalam lima tahun ke depan.

“Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program invasi dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Menteri Bahlil.

Senada, Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin mengatakan akan berkomitmen penuh untuk mengawal penuntasan Program Lisdes, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, tentu kita dorong, guna mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah 3T. Kita juga ingin memastikan setiap desa yang belum teraliri listrik mendapatkan haknya sesuai target 2029” tutur Mukhtarudin.

Mukhtarudin meminta PLN untuk mempercepat inventarisasi desa-desa yang belum teraliri listrik, sesuai perintah Presiden Prabowo, serta melibatkan investor swasta secara transparan untuk mendukung pembiayaan.

“Keterlibatan swasta harus diawasi ketat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Mukhtarudin.

Seiring dengan pelaksanaan program tersebut, apresiasi tinggi muncul dari berbagai kalangan atas capaian pemerataan listrik desa yang terus menunjukkan hasil signifikan. Ratusan desa yang sebelumnya belum menikmati akses listrik, kini sudah teraliri dan mengalami peningkatan taraf hidup.

Kementerian terkait, bersama badan pengawasan internal serta aparat penegak hukum, dilibatkan untuk memastikan setiap dana dan infrastruktur yang dialokasikan benar-benar sampai ke sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengawasan juga mencakup kualitas pembangunan infrastruktur kelistrikan, keberlanjutan pasokan energi, serta jaminan pemeliharaan fasilitas agar tidak hanya bersifat sementara.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas