Sinergitas Pemerintah Perkuat Komitmen Berantas Judi Daring

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Melalui sinergi lintas lembaga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggencarkan upaya menekan peredaran dana ilegal dari aktivitas tersebut.

“Dengan kolaborasi yang efisien, nilai dari transaksi judi online itu bisa kita tahan, meskipun masih ada. Sudah banyak yang berhasil dari simulasi hasil analisis yang kita sampaikan,” ungkap Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam wawancara bersama Pro3 RRI.

Dijelaskannya bahwa sinergitas antara PPATK dengan sejumlah lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) telah membuahkan hasil dalam menahan laju transaksi judi daring. Analisis keuangan yang dikembangkan, mampu memberikan simulasi data yang akurat untuk mendeteksi dan menghentikan aliran dana mencurigakan.

Salah satu strategi utama dalam pemberantasan ini adalah penerapan metode follow the money untuk melacak aliran uang yang berasal dari kegiatan ilegal.

“Uang hasil judi yang disamarkan dalam bentuk aset sendiri, menjadi target utama pelacakan oleh PPATK,” ujar Natsir.

Menurutnya, pelacakan dilakukan melalui penelusuran jaringan rekening dan transaksi yang saling terhubung dalam skema rumit. Teknik ini memungkinkan penyidik mengidentifikasi pola penyamaran dana yang disebar dalam berbagai bentuk aset, baik fisik maupun digital.

“PPATK memiliki wewenang untuk mengakses dan memverifikasi kepemilikan aset guna memastikan keterkaitan dengan aktivitas kejahatan. Lalu kemudian ada hubungannya enggak dengan pelaku kejahatan, itu bisa ditelusuri,” lanjutnya.

Tak hanya rumah dan kendaraan, aset digital seperti mata uang kripto pun masuk dalam radar pemantauan. Natsir menegaskan bahwa penyedia layanan kripto kini diwajibkan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada PPATK sebagai bentuk pencegahan pencucian uang dari hasil judi daring.

Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang bersih dan aman dari aktivitas ilegal. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas