Listrik Desa Jadi Simbol Kehadiran Negara hingga Pelosok Negeri

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pemerataan akses listrik sebagai prioritas utama pembangunan nasional dalam dekade mendatang.

Melalui peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyediaan energi tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi juga bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Bagi saya, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan dari Aceh sampai Papua,” ujar Bahlil di Jakarta.

Ia juga menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh desa yang belum memiliki listrik segera teraliri, dimulai bertahap sejak tahun ini hingga tuntas pada 2029.

RUPTL terbaru ini disusun sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), serta mendukung target _Net Zero Emission (NZE)_ pada 2060.

Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 GW pada 2034, dengan 76 persen bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

“Kalau kita sudah bangun jaringannya, pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan. Kini PLN membangun jaringan terlebih dahulu agar pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani anggaran. Jadi kita pasang jaringan dulu,” jelas Bahlil.

Program Listrik Desa (Lisdes) menjadi tulang punggung pemerataan energi. Pemerintah menargetkan 5.758 desa teraliri listrik dengan kapasitas pembangkit 394 MW dan penyambungan ke 780 ribu rumah tangga.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, menegaskan pemerintah telah menyiapkan roadmap senilai Rp50 triliun.

“Setelah berhasil mengaliri jutaan rumah, pemerintah kini fokus pada 780 ribu rumah tersisa yang segera akan dialiri listrik. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami pastikan desa-desa itu dilayani PLN agar lebih berkelanjutan,” tegas Jisman.

Jisman juga menekankan pentingnya subsidi untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Akses listrik menjadi pintu masuk untuk subsidi negara agar lebih tepat sasaran di daerah 3T,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan penuh PLN dalam mewujudkan pemerataan energi.

“Kami adalah perpanjangan tangan negara. Program Lisdes ini adalah wujud nyata sila kelima Pancasila,” ujar Darmawan.

Melalui langkah strategis ini, pemerintah berharap tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang gelap gulita. Pemerataan listrik menjadi simbol kehadiran negara yang menjangkau seluruh pelosok Tanah Air.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas