Kontribusi TNI-Polri Bentuk Komitmen Pemerintah Hentikan Penyelundupan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam memerangi praktik penyelundupan yang merugikan negara dari berbagai sisi, baik dari aspek ekonomi, keamanan nasional, maupun stabilitas sosial.

Dalam upaya ini, peran aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum.

“Penyelundupan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. Karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama.

Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri mempertegas bahwa penyelundupan tidak bisa dipandang sebagai isu administratif semata. Pemerintah menyadari bahwa tantangan penyelundupan, terutama di wilayah perbatasan, pelabuhan, dan kawasan rawan lainnya, membutuhkan pengawasan yang ketat dan respons cepat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, TNI meningkatkan intensitas patroli dan operasi melalui matra darat, laut, dan udara, terutama di kawasan perbatasan dan jalur pelayaran strategis. Sementara itu, Polri memperkuat penegakan hukum melalui penyelidikan, penggerebekan, serta penyitaan barang-barang ilegal.

“Kami melihat masih banyak pelabuhan gelap yang harus diawasi. Koordinasi dengan TNI dan kepolisian sangat penting untuk memastikan tidak ada penyelundupan atau setidaknya menguranginya, sehingga penerimaan negara sesuai target,” ungkap Djaka.

Ia menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden meminta kami memastikan Ditjen Bea dan Cukai berperan aktif dalam memperkuat penerimaan negara, khususnya di bidang kepabeanan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Ia berharap kehadiran Djaka dapat memperkuat koordinasi antarinstansi.

“Kami berharap dengan kehadiran Pak Djaka menjadi suatu nilai tambah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan dalam melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah meyakini bahwa pemberantasan penyelundupan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kolaborasi antara TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas