Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi unggul Indonesia semakin nyata dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Regulasi ini menjadi pijakan strategis untuk memperluas cakupan program sekaligus mempertegas posisi MBG sebagai agenda prioritas nasional, bukan sekadar janji politik.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan bahwa Perpres diperlukan untuk mendorong percepatan pemerataan manfaat program ke seluruh pelosok negeri. “Masih banyak daerah yang belum terjangkau, padahal MBG sudah berjalan lebih dari lima bulan. Perpres akan memperkuat sinergi lintas sektor,” ujar Dadan Hindayana.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah meningkat dari 190 menjadi 1.295, namun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat, dibutuhkan 30.000 SPPG secara nasional. Pemerintah menyiapkan langkah kolaboratif dengan kementerian/lembaga, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta.

Untuk mendukung keberlanjutan program, anggaran sebesar Rp171 triliun telah dialokasikan dalam APBN 2025. Dana tersebut akan memastikan asupan gizi anak-anak sekolah terpenuhi secara optimal. “Intervensi gizi di masa emas anak menjadi kunci mencetak generasi cerdas dan sehat,” tambah Dadan Hindayana.

Dukungan dari daerah turut menguatkan implementasi program. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengapresiasi berdirinya lima dapur umum MBG yang mampu melayani lebih dari 15.000 siswa. “Anak-anak butuh asupan bergizi untuk belajar dengan baik. Jangan sampai program ini jadi ladang bisnis,” tegas Hatir Sata Tarigan.

Langkah percepatan juga dikawal melalui rapat koordinasi strategis antar kementerian. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa saat ini MBG baru menyentuh 3,4 juta anak. “Kita perlu percepatan masif agar seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat MBG,” pungkas Zulkifli Hasan.

Sosialisasi di daerah seperti Desa Kedinding, Sidoarjo, menjadi bentuk nyata penguatan literasi gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menilai MBG sebagai investasi strategis bangsa. “MBG bukan hanya soal makan gratis, ini adalah penguatan daya saing nasional,” tutup Indah Kurniawati.

Kontribusi MBG terhadap ekonomi lokal turut disorot. “Program ini menggandeng petani dan UMKM, sehingga menumbuhkan ekonomi dari desa,” ujar Ari Yulianto, Analis Kebijakan Ahli Madya BGN.

Di sisi lain, peningkatan edukasi publik terus digalakkan. Anggota DPRD Sidoarjo, Prabata Ferdiansyah, mengajak masyarakat ikut mengawal. “Masyarakat perlu tahu prosedurnya agar MBG benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan,” katanya.

Penerbitan Perpres menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak-anak. Dengan koordinasi yang solid dan strategi lintas sektor, MBG diyakini menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.