Pengawasan Ketat Berhasil Kurangi Perputaran Uang Judi Daring

Jakarta – Upaya kolaboratif dalam memberantas Judi Daring menunjukkan hasil positif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat penurunan tajam perputaran uang hasil Judi Daring pada kuartal pertama 2025.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan, total dana yang berputar dari praktik ilegal tersebut selama Januari hingga Maret 2025 hanya mencapai Rp47 triliun.

Jumlah ini menurun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp90 triliun.

“Sekarang berhasil kami tekan sampai kurang dari Rp50 triliun. Itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Ivan.

Tidak hanya dari sisi nilai transaksi, PPATK juga mencatat penurunan jumlah transaksi Judi Daring.

Selama tiga bulan pertama 2025, total transaksi tercatat sebanyak 39,8 juta.

Menurut Ivan, jika tren ini berlanjut konsisten hingga akhir tahun, maka total transaksi sepanjang 2025 hanya akan berada di angka sekitar 160 juta, jauh lebih rendah dibandingkan 209 juta transaksi sepanjang 2024.

“Kalau secara konsisten ini bisa kami lakukan, dan insyaallah akan kami lakukan terus secara konsisten, maka bisa mewujudkan apa yang Bapak Presiden perintahkan kepada kita semua terkait dengan Astacita dan Indonesia emas,” kata Ivan.

Ivan juga menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas kerja sama yang telah terjalin dalam memerangi aktivitas judi daring.

Ia menyebut keberhasilan ini sebagai lanjutan dari pencapaian sebelumnya dan yakin tren positif ini dapat terus dipertahankan.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) juga mencatat penurunan tajam dalam transaksi Judi Daring pada kuartal pertama 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyebut penurunan lebih dari 80 persen dibandingkan data tahun lalu.

Ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur digital dan kerja sama antarlembaga sebagai kunci dalam menekan praktik ilegal ini.

“Transaksi Judi Daring mengalami penurunan signifikan,” tegas Alexander.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai pemberantasan Judi Daring masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Ia menyoroti pentingnya pembenahan regulasi dan menegaskan bahwa penindakan harus diiringi kebijakan berkelanjutan yang menyentuh akar persoalan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas