JAKARTA – TNI membantah tuduhan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mengenai keberadaan aparat di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, sebagai bentuk intimidasi. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas narasi yang dinilai tidak seimbang dan berpotensi menyesatkan masyarakat luas terkait misi keamanan di wilayah rawan konflik tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penempatan pos aparat di wilayah Yuguru semata-mata bertujuan untuk melindungi warga dari aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata yang telah berulang kali menargetkan masyarakat sipil.

“Kehadiran pos TNI di sana untuk memutus komunikasi dan ruang gerak gerombolan OPM serta melindungi masyarakat wilayah Yuguru dari intimidasi, ancaman, kebiadaban OPM seperti yang dilakukan terhadap guru-guru, tenaga kesehatan, serta warga pendulang beberapa waktu lalu,” ujar Kristomei Sianturi.

Ia menambahkan bahwa tuduhan pembongkaran rumah warga dan pendudukan fasilitas umum adalah bagian dari upaya propaganda untuk membangun persepsi negatif terhadap TNI. Menurutnya, narasi semacam ini kerap digunakan oleh simpatisan OPM untuk memutarbalikkan fakta.

“Pernyataan seperti ini biasa dilakukan gerombolan OPM dan pendukungnya sebagai propaganda dan intimidasi kepada masyarakat,” tambah Kristomei.

Sejalan dengan itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M. menegaskan bahwa TNI tidak pernah menoleransi kekerasan terhadap warga sipil. Ia mengecam keras tindakan keji OPM yang membakar guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk.

“Serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun,” tegas Mayjen Rudi.

Pada 8 April lalu, serangan terhadap pendulang emas kembali terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dari kalangan sipil. Kristomei Sianturi menegaskan bahwa narasi yang menyebut para korban adalah prajurit TNI merupakan hoaks yang sengaja disebar untuk memanipulasi persepsi publik.

“Propaganda yang disebarkan oleh OPM dan simpatisannya, yang menyebut korban adalah prajurit TNI, merupakan upaya manipulasi informasi untuk membenarkan tindakan brutal mereka. Padahal, yang menjadi korban adalah warga sipil tak bersalah,” pungkas Kristomei.

TNI menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat Papua. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama aparat penegak hukum guna menindak pelaku kekerasan dan mengembalikan rasa aman warga di wilayah terdampak.