RI dan AS Sepakati 60 Hari Negosiasi untuk Hindari Tarif Trump

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menyelesaikan negosiasi tarif impor resiprokal dalam waktu 60 hari.

Kesepakatan ini dicapai sebagai langkah responsif terhadap kebijakan tarif tinggi yang diumumkan Presiden AS Donald Trump awal April lalu.

“Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring dari Washington DC.

Airlangga menjelaskan bahwa kedua negara telah menyetujui kerangka acuan dan ruang lingkup pembahasan.

Topik yang dibahas meliputi kemitraan perdagangan dan investasi, penguatan kerja sama mineral kritis, serta ketahanan rantai pasok.

“Kami berharap dalam 60 hari, kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” tambahnya.

Dalam kunjungan kerja di AS, delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Wakil Dagang Jamieson Greer, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Pertemuan dengan Menteri Keuangan Scott Bessent dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

“Jadi, Pemerintah Indonesia secara aktif mengakses pejabat yang terkait di Amerika Serikat,” ungkap Airlangga.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga menegaskan pentingnya kerja sama ekonomi bilateral dalam pertemuannya dengan Rubio.

“Kami mendorong penguatan kemitraan strategis, terutama di sektor rantai pasok dan mineral penting seperti nikel,” ujar Sugiono.

Sugiono menambahkan, dirinya turut menyampaikan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita, mulai dari ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, hingga pembangunan SDM, sebagai bagian dari upaya menarik investasi AS.

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menuturkan bahwa Tim Teknis RI telah diundang oleh USTR untuk membahas format dan jadwal negosiasi.

“Indonesia mengharapkan dapat disepakati format, mekanisme, dan jadwal negosiasi dengan target waktu 60 hari,” ujar Susi.

Ia menambahkan bahwa isu-isu teknis yang dibahas mencakup hambatan non-tarif, tarif sektoral, serta akses pasar.

“Kedua belah pihak mendorong dialog dalam waktu secepat-cepatnya untuk mencapai kesepakatan,” tutupnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas