DPR Kecam Keras Aksi Kekerasan OPM, Dukung Langkah Pemerintah Pulihkan Keamanan Papua

Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 12 warga sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan yang sudah melampaui batas dan mengganggu ketertiban serta stabilitas di Papua.

“Ini adalah bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan. Negara harus hadir dengan langkah yang tegas namun terukur untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Papua,” ujar Dewi.

Dewi menekankan pentingnya penguatan fungsi intelijen TNI dan Polri untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Menurutnya, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan harus dilakukan secara intensif guna melindungi masyarakat sipil di daerah rawan konflik.

“Upaya pencegahan menjadi kunci. Pemerintah harus memperkuat sistem intelijen agar dapat mengantisipasi dan merespons cepat setiap ancaman terhadap warga,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar peristiwa ini tidak diseret ke dalam narasi pecah belah. Pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap fokus pada upaya menciptakan perdamaian dan memperkuat kebersamaan di Papua.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengutuk keras aksi penyiksaan yang dilakukan OPM dan didokumentasikan secara visual. Ia menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan berat yang tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga norma-norma hukum internasional tentang hak asasi manusia.

“Melakukan penyiksaan dan menyebarkannya lewat video adalah tindakan biadab. Itu kejahatan yang tidak bisa diampuni,” tegas Indrajaya.

Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjatuhkan hukuman berat, termasuk hukuman mati, kepada para pelaku. Menurutnya, rekaman video penyiksaan dapat dijadikan bukti kuat dalam proses hukum.

Indrajaya juga merinci sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan terhadap kasus ini, termasuk Pasal 338, 351, dan 354 yang mengatur tentang pembunuhan dan penganiayaan berat.

Konstitusi menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara, dan aparat penegak hukum harus menggunakan seluruh instrumen hukum untuk menindak para pelaku kekerasan.

DPR menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan. Seluruh elemen bangsa diimbau untuk tetap bersatu dan mendukung terciptanya situasi yang damai, aman, dan kondusif di Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas