Pemerintah Perketat Regulasi, OJK Blokir 8.618 Rekening Terkait Judi Daring

Jakarta – Pemerintah semakin memperkuat upaya pemberantasan judi daring dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat serta mendorong platform digital untuk berperan aktif dalam memblokir konten perjudian. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pihaknya telah menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) guna memastikan platform digital bergerak cepat dalam menghapus konten yang mengandung unsur judi daring.

“Kami telah menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang mengharuskan platform digital bertindak cepat dalam menghapus konten judi daring tanpa kompromi,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, Meutya menyebutkan bahwa Kemkomdigi telah memblokir hampir satu juta situs judi daring sebagai bagian dari upaya memberantas praktik ilegal tersebut. Meski demikian, ia mengakui bahwa pemblokiran situs saja tidak cukup untuk menghentikan maraknya perjudian daring.

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa judi daring harus ditangani dengan serius. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur secara menyeluruh dan mendetail,” tambah Meutya.

Langkah konkret juga diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan meminta perbankan untuk memblokir sebanyak 8.618 rekening yang terindikasi terkait dengan aktivitas perjudian daring. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, menjelaskan bahwa pemblokiran ini merupakan tindak lanjut dari data yang diberikan oleh Kemkomdigi guna menekan dampak negatif judi daring terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

“Di Provinsi Kepri, kami sangat fokus pada pemberantasan judi daring karena dampaknya yang sangat merugikan sistem keuangan,” kata Sinar. Ia menambahkan bahwa selain memblokir rekening, OJK juga menerapkan pengawasan lebih ketat melalui Enhance Due Diligence (EDD) serta menutup rekening dengan kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Di tingkat penegakan hukum, aparat di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam terus melakukan operasi penindakan terhadap kasus-kasus judi daring. Beberapa pelaku telah dijatuhi hukuman, sementara kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat dari ancaman judi daring.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas