Efisiensi Logistik Pupuk Percepat Tercapainya Swasembada Pangan Indonesia

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan apresiasi kepada pelabuhan-pelabuhan yang telah mengikuti asesmen Green and Smart Port. Langkah ini bertujuan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan dan digitalisasi serta mendorong optimalisasi pelabuhan berkelanjutan guna memperkuat sistem logistik nasional dan ketahanan pangan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasinya terhadap pelabuhan-pelabuhan yang telah mengintegrasikan prinsip pelabuhan hijau dan cerdas dalam operasionalnya. Hal ini diwujudkan melalui pengendalian perubahan iklim, efisiensi energi, sistem manajemen dan kepelabuhanan secara digital, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

“Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat serta memperkuat rantai pasok nasional. Transportasi laut memegang peranan penting dalam rantai pasok pangan yang efisien, berkelanjutan, dan aman. Target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027 harus dipastikan melalui sistem logistik nasional yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi modern,” ujar Zulkifli Hasan.

Lima pelabuhan yang telah berhasil melewati asesmen Green and Smart Port pada 2024 adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Pelabuhan Benoa, PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan, PT Pertamina Port and Logistics Shorebase Kabil Batam, dan PT Pelindo Terminal Petikemas Semarang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, melakukan kunjungan ke gudang modern Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Semarang, Jawa Tengah. Rahmad meninjau langsung fasilitas pengantongan pupuk bersubsidi jenis urea yang diproduksi oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Gudang UPP Semarang berdiri di atas lahan seluas 13.945 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan 10.500 ton. Produk pupuk bersubsidi dari gudang ini memenuhi kebutuhan 23 gudang penyangga lini III di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rahmad menekankan pentingnya efisiensi dalam proses logistik pupuk. “Pupuk urea subsidi diangkut dari Pusri dengan kapal milik Pupuk Indonesia Logistik (PILog) yang berlayar selama empat hari menuju Semarang. Di sini, pupuk dibongkar secara curah, lalu masuk ke gudang yang dikelola oleh tim logistik Pupuk Indonesia,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa kualitas pupuk bersubsidi tetap terjaga dengan proses pengantongan yang menggunakan sistem automatic bagging. Dengan otomatisasi ini, proses pengantongan menjadi lebih cepat dan akurat.

Pupuk Indonesia, sebagai bagian dari Kementerian BUMN, terus berkomitmen mendukung swasembada pangan, salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Setiap tahapan dalam rantai logistik pupuk memiliki dampak langsung pada kualitas hasil pertanian. Oleh karena itu, seluruh tim logistik Pupuk Indonesia harus terus menjaga dan meningkatkan kinerja agar petani mendapatkan pupuk berkualitas terbaik,” tambah Rahmad.

Hingga kini Pupuk Indonesia telah berhasil menyalurkan 694.639 ton pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar. Rinciannya adalah 342.393 ton urea, 325.165 ton NPK, 4.249 ton NPK Formula Khusus, dan 22.832 ton pupuk organik.

Dari sisi stok, Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk dengan jumlah 1.665.418 ton. Stok ini terdiri dari 611.783 ton pupuk bersubsidi jenis urea, 436.434 ton NPK, 86.925 ton pupuk nonsubsidi jenis urea, dan 31.675 ton NPK nonsubsidi. Jumlah stok pupuk ini masing-masing setara 362 persen dan 251 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.

Melalui optimalisasi sistem logistik pupuk yang efisien dan modern, diharapkan distribusi pupuk dapat semakin lancar sehingga target swasembada pangan Indonesia pada tahun 2027 dapat segera terwujud.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas