Kejaksaan Agung Kejar Mafia Migas, Pertamina Jamin Kualitas BBM Sesuai Standar

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Salah satu nama yang disebut dalam kasus ini adalah pengusaha Muhammad Riza Chalid, yang rumahnya telah digeledah penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa siapa pun yang dapat membantu mengungkap kasus ini akan dipanggil. “Sepanjang merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan, pihak-pihak manapun yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu akan dipanggil,” ujarnya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, mengonfirmasi bahwa rumah Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah digeledah. Penggeledahan ini dilakukan seiring dengan penetapan status tersangka kepada Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), anak Riza Chalid, yang diduga terlibat dalam skema korupsi melalui PT Navigator Khatulistiwa.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat tetap sesuai standar tanpa oplosan. VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyebut bahwa informasi mengenai pencampuran Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) adalah disinformasi. “Kami pastikan bahwa BBM yang dijual sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh Dirjen Migas,” tegasnya.

Pengujian kualitas BBM dilakukan secara ketat, termasuk melalui Lemigas untuk memastikan kesesuaian standar. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, juga meyakinkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM. “Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing,” katanya.

Presiden Prabowo turut menanggapi kasus ini dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor migas. “Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dengan langkah Kejagung dalam memberantas mafia migas dan jaminan Pertamina terhadap kualitas BBM, pemerintah berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor energi demi kepentingan nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Aset Hasil Korupsi Harus Kembali kepada Negara melalui RUU Perampasan Aset

    JAKARTA – Negara diminta memastikan aset hasil tindak pidana korupsi kembali menjadi milik negara melalui mekanisme perampasan yang tengah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR RI…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas