Dorong Pemerataan Ekonomi 2025, Presiden Prabowo Umumkan 8 Kebijakan Strategis

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi pada kuartal pertama 2025.

Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi langkah pertama yang diharapkan dapat memperkuat daya beli pekerja.

Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dalam rangka mendukung perekonomian menjelang Hari Raya Idulfitri, pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan dilakukan lebih awal pada Maret 2025.

Selain itu, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus Ramadhan dan Lebaran, seperti diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, serta promo belanja melalui program Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. Stabilitas harga pangan juga menjadi perhatian utama.

Stimulus ekonomi turut diberikan dalam bentuk diskon tarif listrik, insentif pajak pembelian properti dan kendaraan listrik, serta subsidi pajak kendaraan listrik dan hibrida.

Pajak penghasilan (PPh) untuk sektor padat karya akan ditanggung pemerintah guna mendorong investasi.

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu kebijakan prioritas untuk meningkatkan konsumsi gizi masyarakat.

Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan agar pelaku usaha kecil mendapatkan akses pembiayaan lebih mudah.

Prabowo juga menyoroti peningkatan produksi beras nasional yang signifikan.

“Sudah ada laporan bahwa produksi beras meningkat secara signifikan,” tegasnya. Pemerintah memastikan pasokan pangan tetap stabil guna menjaga harga beras di pasaran.

Kementerian Dalam Negeri turut mendukung pemerataan ekonomi melalui penyusunan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kemendagri, Dr. Drs. Amran, MT, menegaskan bahwa kebijakan perkotaan harus menjamin keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

“Pelayanan perkotaan Indonesia perlu menerapkan prinsip berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaannya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi desa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi.

“Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” jelasnya.

Berbagai kebijakan yang diumumkan diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

  • Related Posts

    Pemerintah Percepat Perluasan Sekolah Rakyat, Akses Pendidikan Anak Prasejahtera Diperkuat

    JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat perluasan program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini diarahkan…

    Continue Reading
    Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla Berkelanjutan melalui Pencegahan dan Penegakan Hukum

    JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui langkah pencegahan berkelanjutan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Upaya tersebut menjadi bagian dari…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas