Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga Gas LPG 3KG

Dinamika-news. Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga gas LPG 3 kilogram (kg), meskipun mulai 1 Februari 2025 penjualannya dibatasi. Harga LPG 3 kg di pangkalan resmi tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan hingga saat ini pemerintah belum melakukan perubahan terhadap subsidi maupun HET LPG 3 kg. Jika ada kenaikan itu murni karena mekanisme pasar. Namun, hingga kini pemerintah tidak melakukan perubahan subsidi maupun HET LPG 3kg.

“Dari sisi pemerintahan tidak ada perubahan, kebijakan terhadap LPG 3 kg masih berjalan,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk mengatur ulang penerima gas LPG agar lebih tepat sasaran. Mengingat, gas ini juga bagian dari subsidi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Jadi bukan mempersulit tidak, kita hanya merapikan semuanya supaya subsidi ini tepat sasaran,” ungkapnya
Senada, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjamin pasokan LPG 3 kg di pangkalan terjamin dan harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Bagi masyarakat, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah daripada di pengecer karena harga yang dijual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah,” ujar Heppy.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer. Sedangkan, Pertamina tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di luar pangkalan resmi, termasuk di pengecer.

“Kami memastikan bahwa harga LPG 3 kg tidak naik. Harga LPG 3 kg yang mahal kemungkinan terjadi karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer”, ungkap Yuliot.

Pemerintah bersama Pertamina terus memastikan pasokan gas subsidi ini tetap tersedia dengan harga sesuai HET yang ditetapkan. Masyarakat juga dihimbau untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang wajar dan terhindar dari lonjakan harga yang mungkin terjadi di tingkat pengecer. Kebijakan pembatasan yang diterapkan bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas