Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Sektor Antisipasi Karhutla di Papua

JAYAPURA — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang dapat terjadi selama periode musim kering. Penguatan langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar pencegahan, pemantauan, hingga penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan terarah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait. Sinergi ini diarahkan untuk memastikan potensi karhutla dapat diantisipasi sejak dini sekaligus mempercepat respons apabila muncul titik api di wilayah Papua.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai kesiapan sejak awal penting karena kondisi musim kering pada Agustus hingga November berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Pemantauan lapangan juga diperlukan untuk mengenali titik-titik yang memiliki kerawanan sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api berkembang.

“Karena itu, hari ini kita mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dan berkolaborasi,” ujar Matius D. Fakhiri.

Selain kondisi cuaca, aktivitas pembukaan lahan menjadi perhatian dalam upaya pencegahan. Pemerintah daerah mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan metode pembukaan lahan yang lebih aman sehingga potensi munculnya sumber api dapat ditekan.

“Saya minta semua pihak, dari masyarakat hingga pengusaha, tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Bisa dengan cara lain, seperti dikubur atau metode alternatif lainnya,” tegas Matius D. Fakhiri.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui dukungan TNI dan Polri yang memiliki sumber daya serta sarana pendukung untuk membantu penanganan di lapangan. Peralatan seperti mobil water cannon dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman sekaligus membantu distribusi air apabila kekeringan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kesiapan TNI dan Polri sangat penting. Mereka bisa berada di garis terdepan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kebakaran jika terjadi,” tambah Matius D. Fakhiri.

Koordinasi Forkopimda turut membuka ruang pertukaran informasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kesamaan informasi dan pola penanganan dinilai penting agar respons terhadap potensi karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung hingga tingkat daerah.

Pemerintah Provinsi Papua juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan pencegahan yang melengkapi kesiapan aparat dan pemerintah.

“Ini tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari,” pungkas Matius D. Fakhiri.

Dengan koordinasi lintas sektor yang diperkuat sejak dini, pemerintah daerah berharap potensi karhutla dan dampak kekeringan dapat diminimalkan. Kesiapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas masyarakat dan pembangunan di Papua tetap berjalan aman selama periode musim kering.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas