Efisiensi Anggaran MBG 2027 Diperketat dari Dapur hingga Penerima Manfaat

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 dengan memperkuat pengawasan penggunaan dana, mulai dari operasional dapur hingga penyaluran manfaat kepada penerima. Upaya tersebut menjadi kelanjutan pembenahan tata kelola MBG yang telah dilakukan sepanjang 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan anggaran MBG tahun ini telah mengalami penyesuaian dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Dari pagu tersebut, penyerapan anggaran hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai Rp117 triliun atau sekitar 56 persen.

“Dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi Rp229 triliun. Dari Rp229 triliun itu terpakailah Rp117 triliun,” kata Sudaryono.

Menurutnya, efisiensi dilakukan melalui penyesuaian kebutuhan program dan pembukaan layanan secara bertahap. Pemerintah juga terus menyisir rencana pembentukan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pengembangan layanan benar-benar sesuai dengan prioritas wilayah dan kebutuhan penerima manfaat.

“Nah pembukaan ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Dan insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran,” ujarnya.

BGN memprioritaskan pembukaan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk pesantren serta daerah di luar Pulau Jawa. Sebanyak 2.700 SPPG ditargetkan dibuka secara bertahap, sementara ribuan usulan lain masih dalam proses evaluasi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah efisiensi yang dilakukan BGN dapat menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan MBG tahun depan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut dalam RAPBN 2027.

“Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan, yang dipakai nanti,” kata Purbaya.

Ia mengatakan efisiensi pada 2026 dapat menjadi pembelajaran untuk memastikan kebutuhan anggaran 2027 lebih optimal. Pemerintah juga menyoroti kemungkinan penyesuaian skema insentif bagi SPPG agar penyaluran anggaran semakin tepat sasaran.
“Dia (BGN) bilang akan diubah, tapi saya nggak tahu, itu urusan dia. Tapi dia bilang akan diubah supaya lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sudaryono menambahkan, sebagian besar anggaran MBG 2027 akan diarahkan langsung untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Sementara porsi operasional digunakan untuk pengawasan, monitoring, serta mendukung keberlangsungan pelaksanaan program.

Dengan penguatan tata kelola dan pengawasan tersebut, pemerintah memanfaatkan anggaran MBG secara efisien. Pembenahan dari dapur hingga penerima manfaat diharapkan menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat kualitas pelayanan gizi nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas