Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi 2027 lewat B50, Bioetanol, dan EBT

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, termasuk penerapan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya kebutuhan devisa Indonesia untuk memenuhi impor BBM. Menurut Prabowo, nilai impor BBM nasional selama ini mencapai sekitar Rp535 triliun per tahun sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

“Impor BBM kita Rp535 triliun setahun,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah kemudian mendorong penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik sebagai salah satu jalan keluar untuk menekan beban impor dan memperkuat kemandirian energi.

Dalam perkembangan terbaru, Prabowo menyebut implementasi B50 berpotensi memberikan penghematan devisa hingga sekitar Rp170 triliun. Kebijakan ini sekaligus memperluas pemanfaatan minyak sawit domestik sebagai bahan baku biodiesel dan memperkuat keterkaitan sektor energi dengan sektor perkebunan nasional.

“Kalau kita bisa mengurangi impor BBM, kita bisa hemat devisa sangat besar,” kata Presiden Prabowo.

Penghematan tersebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar sekaligus mengurangi tekanan terhadap kebutuhan devisa untuk membiayai impor energi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat energi dari sisi ketersediaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai arah kebijakan energi pemerintah sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk membangun kepercayaan diri nasional. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya dalam negeri menunjukkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

“Pidato Presiden membangun kepercayaan diri nasional,” ujar Idrus.

Ia menilai kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan kekuatan domestik dapat menjadi fondasi bagi Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Penguatan energi nasional dinilai penting agar Indonesia memiliki daya tahan lebih kuat ketika terjadi perubahan harga komoditas dan gangguan rantai pasok internasional.

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Kajian Daur Hidup Universitas Muhammadiyah Mataram, Joni Safaat Adiansyah, menilai penerapan B50 juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap agenda lingkungan. Menurutnya, peningkatan penggunaan biodiesel dapat menjadi bagian dari transisi energi apabila implementasinya memperhatikan seluruh siklus produksi dan dampak lingkungannya.

“Implementasi B50 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada lingkungan,” kata Joni.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dibarengi pengelolaan bahan baku berkelanjutan agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan. Penguatan biodiesel juga perlu ditempatkan dalam kerangka energi yang lebih luas, termasuk pengembangan bioetanol dan energi baru terbarukan. Diversifikasi sumber energi akan membuat Indonesia memiliki pilihan yang lebih banyak sekaligus mengurangi risiko akibat gejolak harga energi global.

Dengan kebijakan yang konsisten, pemanfaatan energi domestik dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Langkah pemerintah mendorong B50, bioetanol, dan EBT menunjukkan komitmen membangun sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas