Pemerintah Pertegas SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG

JAKARTA – Pemerintah memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan yang berlaku mulai 10 Agustus 2026 ini bertujuan memastikan seluruh makanan bagi penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa penerapan SLHS merupakan langkah yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan Program MBG.

“Mulai 10 Agustus, dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak dapat lagi beroperasi. Ini bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap makanan yang diterima masyarakat aman, sehat, dan diproduksi sesuai standar,” ujarnya.

Sudaryono menambahkan bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seluruh pengelola dapur untuk melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.

“Kami sudah memberikan waktu bagi seluruh SPPG untuk memenuhi ketentuan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum juga memenuhi standar, maka operasionalnya akan dihentikan secara permanen. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena distribusi makanan akan dialihkan ke dapur lain yang telah memenuhi persyaratan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa penguatan standar keamanan pangan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas Program MBG.

“Program MBG harus dibangun dengan standar yang tinggi. Bukan hanya makanannya harus bergizi, tetapi juga dipastikan diproduksi melalui proses yang higienis, aman, dan memenuhi seluruh ketentuan sanitasi. Karena itu, penerapan SLHS menjadi syarat yang wajib dipenuhi,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar proses sertifikasi berjalan lebih cepat.

“Kita ingin seluruh dapur MBG memenuhi standar yang sama di seluruh Indonesia. Dengan pengawasan yang baik dan koordinasi yang kuat, masyarakat akan memperoleh pelayanan yang berkualitas sekaligus memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola MBG melalui peningkatan pengawasan, pembinaan terhadap pengelola SPPG, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas