Pemerintah Bergerak Cepat Jaga Stabilitas Moneter

JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya dinamika ekonomi global. Langkah tersebut ditunjukkan melalui rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bagian dari upaya memastikan perekonomian nasional tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan eksternal. Berdasarkan hasil rapat tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kepercayaan pasar, stabilitas nilai tukar rupiah, dan ketahanan sektor keuangan.

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan sinergi antaranggota KSSK akan terus diperkuat agar setiap kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry.

Menurut Destry, koordinasi tersebut mencakup seluruh anggota KSSK, yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan. Masing-masing institusi akan terus memperkuat sinergi dalam menjalankan kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” kata Destry.

Destry mengatakan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk itu, bank sentral akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen stabilisasi.

“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” jelas Destry.

Selain menjaga stabilitas pasar keuangan, BI juga melanjutkan kebijakan yang bertujuan menarik aliran modal asing ke Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan insentif melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging), sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026.

Langkah cepat pemerintah tersebut diharapkan mampu memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dengan koordinasi yang semakin erat melalui KSSK, stabilitas moneter, ketahanan sistem keuangan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional diyakini dapat terus terjaga sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas