Pemerintah Perkuat Akses Rumah Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

JAKARTA — Pemerintah memperkuat kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai langkah strategis yang mempermudah akses rumah subsidi, memperluas pembiayaan, menyederhanakan perizinan, hingga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang.

Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional agar semakin banyak masyarakat memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak seluruh pengembang menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus mempercepat realisasi target pemerintah.

“Sebagai Menteri, saya akan bersikap adil kepada semua asosiasi. Tolonglah jaga sesuai aturan, tolonglah jaga kepercayaan rakyat, tolonglah jangan kecewakan konsumen,” tegas Maruarar.

Ia menekankan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan menghadirkan kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah, yakni 350.000 unit, yang didukung berbagai kemudahan agar semakin mudah diakses masyarakat.

Selain meningkatkan kuota rumah subsidi, pemerintah juga menghadirkan berbagai insentif, seperti uang muka mulai 1 persen yang telah mencakup asuransi, suku bunga kredit yang terjangkau, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara gratis.

Maruarar juga menegaskan bahwa program perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Kemudian ekonomi keluarganya, bagaimana caranya masuk program KUR Perumahan. Rp100 juta ke bawah tidak perlu pakai jaminan, bunganya 0,5 persen. Harusnya tidak ada lagi rentenir,” ujarnya.

Melalui skema tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang layak, tetapi juga memiliki akses permodalan yang murah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, Muhammad Syawali, menyatakan berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

“Nah ini memang kerja keras Pak Menteri yang penting memonitor, kita juga mengerti hal ini, maka kita juga harus menyadari mencapai target. Kami asosiasi siap ya Pak, wujudkan target Pak Presiden dan Pak Ara,” jelasnya.

Menurutnya, relaksasi ketentuan kredit rumah subsidi, sertifikat hak milik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta berbagai insentif lain menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan perumahan nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas