Ekonomi RI Tetap Tumbuh, Pemerintah Waspadai Inflasi dan Tekanan Eksternal

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Langkah tersebut difokuskan pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terpelihara sepanjang 2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan tekanan inflasi saat ini masih berada dalam kisaran sasaran. Namun, risiko imported inflation akibat kenaikan harga minyak dan komoditas dunia perlu terus diantisipasi karena berpotensi memengaruhi harga di dalam negeri.

“Faktor risiko inflasi yang menjadi perhatian adalah rambatan kenaikan harga global, yaitu harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau imported inflation,” kata Aida.

Menurutnya, penyesuaian harga energi diperkirakan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,25 persen. Meski demikian, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat maupun perekonomian tetap terkendali.

Aida menegaskan proyeksi inflasi masih berada dalam target 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen. BI juga terus menjalankan bauran kebijakan moneter secara konsisten, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat koordinasi kebijakan untuk meredam dampak gejolak ekonomi global.

Selain menjaga stabilitas makroekonomi, BI melanjutkan pelonggaran kebijakan makroprudensial, pemberian insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan UMKM dan ekonomi inklusif guna mendorong aktivitas sektor riil.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan, melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

Airlangga mengatakan pemerintah juga terus menjaga inflasi dan permintaan domestik sekaligus memperluas kerja sama ekonomi melalui proses aksesi ke CPTPP dan OECD. Upaya tersebut diharapkan memperkuat daya saing nasional, meningkatkan investasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas