Pemerintah Integrasikan CKG dan Imunisasi Anak Sekolah untuk Perluas Cakupan Layanan

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan imunisasi anak sekolah pada tahun 2026 guna memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan angka imunisasi nasional. Kebijakan ini diambil setelah pelaksanaan kedua program secara terpisah pada tahun sebelumnya menimbulkan kendala dalam pemanfaatan sumber daya manusia di lapangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pelaksanaan CKG dan imunisasi secara bersamaan pada tahun 2025 menyebabkan benturan jadwal dan tenaga kesehatan di sekolah-sekolah.

“Kenapa itu terjadi? Karena tahun lalu kita juga melaksanakan Cek Kesehatan Gratis di anak sekolah. Sehingga terjadi sumber daya manusia dan kegiatannya jadi bentrok. Karena merupakan dua kegiatan yang berbeda, sehingga resourcesnya atau sumber dayanya tidak termanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi program akan membuat layanan kesehatan di sekolah lebih efektif, terutama pada awal tahun ajaran baru. Pemerintah juga akan menggelar Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada November 2026 untuk meningkatkan cakupan vaksin difteri dan tetanus.

“Kita akan mengejar untuk difteri dan tetanus,” ujar Budi.

Selain itu, pemerintah memanfaatkan sejumlah momentum nasional seperti Pekan Imunisasi Dunia, Hari Anak Nasional, HUT Kemerdekaan RI, dan Hari Kesehatan Nasional untuk memperluas layanan imunisasi. Program imunisasi nasional saat ini telah mencakup 14 antigen dengan tambahan vaksin PCV, HPV, dan rotavirus.

“Sejak kami masuk ada tiga jenis vaksin baru atau antigen yang kita berikan, yaitu PCV, HPV, dan Rotavirus,” kata Budi.

Data hingga Mei 2026 menunjukkan cakupan imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jadi sampai bulan Mei ya. Kita berhasil meningkatkan 5,8 persen dibandingkan pencapaian imunisasi tahun 2025 untuk periode yang sama,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah daerah seperti Aceh, Papua, Sumatera Barat, dan Jawa Timur, khususnya pada kelompok bayi dan ibu hamil.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan Gerakan Ayo ke Posyandu dan Ayo Imunisasi untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

“Keberadaan Posyandu harus terus kita dukung. Kehadiran kita semua di sini adalah bukti nyata bahwa kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan anak-anak Papua Barat yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Ia menegaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas