Pemerintah Cegah Pemborosan Anggaran Lewat Efisiensi, Fokus pada Program Prioritas

Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan Pemerintah mengambil langkah efisiensi anggaran demi meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sektor ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memastikan dana negara digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, biaya perjalanan dinas pemerintah selama ini mencapai Rp44 triliun per tahun. Jika dilakukan efisiensi sebesar 50 persen, sekitar Rp20 triliun dapat dialihkan untuk kebutuhan lebih produktif, seperti pembangunan sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

“Kebijakan ini bukan sekadar penghematan, melainkan pengalihan dana ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Jika efisiensi mencapai 50 persen, maka Rp20 triliun dapat dialokasikan untuk pembangunan 10 ribu sekolah,” kata Hasan.

Selain sektor pendidikan, penghematan dari perjalanan dinas juga bisa membawa manfaat besar bagi sektor pertanian. Dana yang disisihkan dapat digunakan untuk membeli gabah petani hingga 3 juta ton dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Dengan demikian, petani akan mendapatkan kepastian harga yang lebih baik dan sektor pertanian pun dapat lebih berkembang.

“Langkah ini dapat mendukung sektor pertanian atau bahkan meningkatkan kuota subsidi pupuk. Dengan penghematan ini, jumlah pupuk bersubsidi bisa mencapai 9,5 juta ton. Jadi, anggaran ini dialihkan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar dihemat lalu ditabung,” jelasnya.

Hasan juga menyoroti pola penggunaan anggaran yang kurang efektif, terutama menjelang akhir tahun. Menurutnya, dalam tiga bulan terakhir sebelum tahun anggaran berakhir, banyak instansi yang terburu-buru menghabiskan anggaran tanpa perencanaan matang. Hal ini sering kali berujung pada pemborosan dan belanja yang kurang bermanfaat.

“Menjelang akhir tahun, sering muncul kecenderungan untuk menghabiskan anggaran. Kita sudah tidak asing dengan praktik pemborosan yang terjadi di bulan Oktober, November, dan Desember,” ujarnya.

Ia mengibaratkan efisiensi anggaran ini sebagai upaya menghilangkan lemak tanpa mengurangi otot, yang berarti memangkas pemborosan tanpa mengganggu kinerja. Hasan juga mengapresiasi BPOM sebagai salah satu institusi yang telah berhasil menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran.

“BPOM mungkin menjadi salah satu institusi pertama yang berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal, meskipun ada efisiensi anggaran. Misalnya, laboratorium pengujian tetap beroperasi dengan listrik dan mesin menyala saat dibutuhkan, namun dimatikan saat tidak digunakan,” tutupnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas