Presiden Prabowo Perintahkan Harga Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 Kg Tetap Stabil

Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg tetap stabil di tengah meningkatnya tekanan harga energi global sepanjang Juni 2026. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Keputusan tersebut diambil di tengah dinamika pasar energi internasional yang mengalami gejolak akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia. Meski sejumlah produk energi nonsubsidi mengalami penyesuaian harga, pemerintah menegaskan bahwa Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg tetap dipertahankan pada harga yang berlaku saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan harga energi bersubsidi karena hal tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil

Pemerintah menilai stabilitas harga energi bersubsidi memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan harga energi yang tetap terkendali, masyarakat diharapkan dapat mempertahankan aktivitas ekonomi dan produktivitas di tengah ketidakpastian global.

Pertamina Patra Niaga juga memastikan bahwa harga Pertalite tetap berada di level Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi tetap Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga LPG 3 kg juga tidak mengalami perubahan. Kepastian tersebut diberikan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok lainnya.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat pengelolaan subsidi energi agar tetap tepat sasaran. Langkah tersebut mencakup pengawasan distribusi, digitalisasi data penerima manfaat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur energi.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai kebijakan menjaga stabilitas harga energi bersubsidi merupakan langkah penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

“Ketika harga energi pokok dapat dijaga, maka risiko tekanan inflasi terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah juga dapat diminimalkan,” jelasnya.

Pemerintah optimistis kebijakan mempertahankan harga Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg akan membantu menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kebijakan yang terukur dan berpihak kepada rakyat, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, ketahanan energi, dan perlindungan daya beli masyarakat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa mengganggu kesejahteraan masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas