Tokoh Papua Kritik Narasi Film Pesta Babi Yang Tak Berimbang

PAPUA – Di tengah proses pembangunan Papua saat ini, kemunculan film dokumenter Pesta Babi memunculkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh adat, agama, dan masyarakat menilai narasi yang disampaikan dalam film tersebut tidak mencerminkan kondisi pembangunan yang sedang berlangsung di Papua Selatan dan berpotensi membangun persepsi negatif terhadap upaya pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pembangunan Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan penghormatan terhadap budaya lokal.

“Papua harus dibangun dengan pendekatan komprehensif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Djamari, Papua kini diposisikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru nasional yang memiliki potensi besar di bidang pangan, perikanan, energi, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat memicu pesimisme dan perpecahan.

Sorotan juga datang dari tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Papua. Ia mengaku kecewa karena merasa tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan digunakan sebagai bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu.

“Saya ingin masyarakat Papua hidup lebih baik, anak-anak bisa sekolah, dan masyarakat mendapat pekerjaan,” katanya.

Pernyataan tersebut dinilai memperlihatkan pentingnya etika dalam produksi karya dokumenter, khususnya yang melibatkan masyarakat adat. Banyak pihak menilai masyarakat Papua saat ini lebih membutuhkan pembangunan nyata dibanding narasi yang memicu konflik sosial.

Hal senada disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC. Ia meminta masyarakat tetap berpikir kritis terhadap isi film tersebut.

“Papua tidak boleh hanya dipahami dari sudut pandang konflik, tetapi juga dari semangat persaudaraan dan pembangunan,” ujarnya.

Tokoh pemuda adat Tabi, Paulinus Ohee, juga mengingatkan generasi muda Papua agar menjaga persatuan demi mendukung pembangunan yang sedang berjalan. Menurutnya, stabilitas menjadi faktor penting agar Papua dapat berkembang dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari berbagai program pembangunan pemerintah.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas